ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Hiburan di Mongondow Pasca Lebaran

Bagikan Artikel Ini:

Politik Mongondow

SETELAH lebaran usai, ada 5 peristiwa yang menurut saya penting, terjadi di Mongondow. Pertama,  dihentikannya kasus korupsi TPAPD 2010 oleh pihak Kejari Kotamobagu terhadap tersangka inisial MMS. Kedua, gagalnya Sachrul Mamonto, Ketua DPD PAN Boltim, mengantongi SK DPP PAN untuk maju dalam Pilkada Boltim. Ketiga, terbitnya SK DPP, yang mengakomodir Sehan Landjar untuk maju dalam Pilkada Boltim. Keempat, tampilnya Ketua DPW PAN Sulut, Tatong Bara, yang menjabat pula sebagai Walikota Kotamobagu, dalam konvoi pasangan SMILE (Sachrul Mamonto – Meddi  Lensun). Kelima, pasangan SMILE urung mendaftarkan diri sampai ketika waktu pendaftaran ditutup oleh KPU Boltim. Padahal rombongan massa pendukung SMILE yang ikut dipimpin Yasti Soepredjo Anggota DPR RI dari PAN, sudah ada di kantor KPU Boltim.

Untuk peristiwa Pertama, soal terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang dikepalai Fien Ering SH MH, terhadap tersangka kasus korupsi TPAPD 2010, sebenarnya sudah tidak menarik dan mengagetkan lagi. Penyebabnya bukan karena publik sudah duluan tahu kalau kasus tersebut bakal happy ending. Apalagi tim Jaksa di Kejari Kotamobagu sudah bulat memutuskan bahwa, tak ada cukup bukti yang dikantongi untuk menjerat MMS, sehingga tak layak diseret ke pengadilan.

Tentulah Kejari Kotamobagu bukanlah lembaga yang dihuni para penegak hukum kelas ecek-ecek. Apalagi panglima hukum yang mudah disuap. Sebab jangankan seorang tersangka sekelas MMS yang  pernah menjabat sebagai Bupati Bolmong selama 2 periode—kini duduk selaku Anggota DPRD Sulut—bahkan seorang pengecer Togel kelas teri di Kotamobagu pun, dapat dijebloskan ke penjara oleh Kejari dengan tuntutan yang sudah bisa membuat anak istrinya, terancam makan batu.

Nah, karena persoalan hukum adalah ranah institusi, dalam hal ini Kejari, rakyat tentu tidak punya kekuasaan untuk menuruti keinginan pribadi-pribadi, supaya MMS dihukum. Bukti tak ada coy. Jadi jangan mengkhayal kalau ada tuyul yang kini berkuasa di tanah Mongondow; kerjanya menghilangkan barang bukti. Kalaupun publik masih merasa penasaran, nantilah itu kita bahas esok lusa di media ini. Untuk saat ini, dengarkan saja apa kata Kepala Kejari Kotamobagu, Fien Ering SH MH ; Tak ada cukup bukti! Titik.

Sedangkan peristiwa Kedua, ini menarik sebab Sachrul Mamonto, atau yang akrab disapa Alul, gagal mengantongi Surat Keputusan (SK) dari partainya sendiri, PAN terkait pencalonannya dalam suksesi Pilkada Boltim. Padahal Alul itu selain menjabat sebagai Ketua DPRD, dia adalah Ketua DPD PAN Boltim lho. Dia bahkan pernah bicara di media bahwa dirinya membangun PAN di Boltim lewat serentetan perjuangan yang berdarah-darah. Sudahlah untuk menyebut track record Alul selama ini, tapi partai mana yang kikir memberi selembar kertas untuk dibuat perahu oleh pejuang partai sendiri?

Oh, panjang ya ceritanya, sehingga kita juga perlu membaca Congkak Dipilin Kumi(s). Nah, bagi kita yang masih selalu punya itikad untuk menjaga kesehatan nalar kita, tentu kita punya pikiran begini soal gagalnya Alul mendapatkan SK;  partai yang kikir terhadap anak sendiri (meski itu hanya selembar kertas), pasti punya alasan sendiri, apa yang membuat partai menjadi kikir. Soal apa penyebabnya, biarlah itu menjadi urusan PAN sendiri. Jangan lupa, tulisan dari Kristianto Galuwo layak dibaca terkait persoalan ini.

Kenapa peristiwa yang Kedua ini menarik? Penjelasannya dapat dikemukakan begini; Alul itu Ketua DPRD Boltim. Dia terpilih melalui Pileg 2014 silam melalui kendaraan PAN.  Belakangan kita tahu, Alul yang tetap punya ambisi merebut kursi Bupati Boltim, enggan mundur dari cita-cita itu. Maka dipilihlah PDI Perjuangan dan Partai Nasdem sebagai perahu untuk membawa dia dan Meddi Lensun menuju pulau yang dicita-citakan; Bupati – Wakil Bupati Boltim. SMILE adalah nama yang dipakai menuju impian itu.

Ini bukan tanpa konsekuensi. Taruhannya adalah jabatan. Alul harus punya nyali melepas jabatannya selaku Ketua DPRD Boltim. Bahkan tak hanya melepas jabatan, sebab oleh aturan, dirinya harus mundur sebagai personil DPRD Boltim. Menjadi rakyat biasa.

Tapi Alul memang bukan manusia yang takut kehilangan jabatan. Di media dia bahkan sesumbar siap mundur. Pengalaman mundur dari jabatan memang sudah pernah dilakoninya ketika ia rela mundur sebagai Ketua KPU Bolmong. Meski kita juga tahu, Alul mundur dari ketua KPU Bolmong karena dirinya sudah digadang-gadang menjabat sebagai Ketua DPD PAN Boltim. Makanya, pasca mundur, dirinya terjun membangun PAN di wilayahnya. Dia lantas mencaleg, dapat mandat dari pemilihnya dengan suara signifikan, membuatnya berhasil mendapat kursi Ketua DPRD. Sebuah kepercayaan yang semestinya layak disyukuri dan dipertahankan selama 5 tahun.

Tapi, kursi Bupati memang begitu memikat. Jabatan Ketua DPRD sepertinya belum apa-apa bagi Alul. Harus Bupati. Harus jadi Bupati. Apapun konsekuensinya. Termasuk melepas mandat yang diberikan rakyat selama 5 tahun, dan mengesampingkan sumpah jabatan saat pelantikan lalu. Tentu Alul sudah memperhitungkan ini semua, termasuk rangkaian jawaban yang akan ia sumpalkan ke mulut rakyat pemilihnya saat Pileg 2014 silam.

Bagaimana dengan peristiwa Ketiga? Kita boleh menengok sebentar ke belakang,  saat publik di Boltim, terutama yang menjagokan Eyang (nama populer Sehan Ladjar) untuk kembali maju dalam Pilkada, diliputi pertanyaan;  partai apa yang nanti dikendarai Eyang? Mengingat Eyang bukanlah orang partai.

PKB adalah partai pertama yang kembali mengusung Eyang untuk kedua kalinya. Menyusul kemudian Hanura, Demokrat, PKS dan PPP. Tetapi yang paling menarik adalah ketika tiba-tiba Tim Pilkada DPP PAN, partai dimana Alul menjadi pimpinannya di Boltim, mengeluarkan rekomendasi terkait pencalonan Eyang.

Sontak saja kabar tersebut ibarat tamparan menyakitkan di kedua pipi Alul selaku kader partai yang tak dapat tiket, justru dari partai sendiri. Namun yang lucu dari peristiwa ini adalah, Eyang justru dituding sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kekikiran DPP PAN memberi selembar kertas lengkap tanda tangan ketua umum untuk kadernya sendiri, yakni Alul. Eyang bahkan disebut merampas SK dari tangan Alul.

Kenapa hal ini menjadi lucu? Pembaca, kita tahu kalau SK itu bukan barang mainan. Apalagi sesuatu yang bisa dirampas. SK adalah produk hukum lembaga/institusi, dalam hal ini partai politik. Mekanismenya jelas dan diatur dalam suatu ketentuan. Bisa pembaca bayangkan tidak, bagaimana jika SK itu bisa dirampas. Ambil contoh begini;  SK diterbitkan DPP PAN kepada Alul. SK itu lantas dipegang Alul erat-erat karena impiannya untuk menjadi Bupati Boltim ada dalam secarik kertas itu. Sembari memegang SK, Alul terbang ke Boltim. Sehari setelah beristirahat sepulangnya dari Jakarta menjemput SK pencalonan, Alul menuju KPU Boltim untuk melakukan pendaftaran. Di halaman Kantor KPU, sudah ada Eyang di situ. Rupanya sudah lama menunggu kedatangan Alul. Tak pelak, saat Alul turun dari mobil sembari memegang SK dan berjalan memasuki halaman Kantor KPU,  dengan gesit Eyang merampas SK dari tangan Alul lalu tumingkas ke Danau Bunong dan mengganti nama Alul dalam SK itu dengan nama Eyang.

Nah, pertanyaan kita adalah; betulkan contoh di atas yang disebut merampas? Atau kita butuh Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata rampas atau merampas. Lantas, apakah SK yang dirampas dan nama yang tertera didalamnya itu sudah diganti, sah jika didaftarkan ke KPU Boltim ? Jika itu yang dilakukan Eyang, maka itu namanya bukan cuma merampas tetapi merampok alias mencuri kertas milik orang. Sebagai konsekuensinya, Eyang bisa dikejar massa pendukung Alul dan kader-kader PAN lalu digebuki beramai-ramai sebelum diseret ke kantor polisi, sebagai maling yang merampas punya orang.

Tapi yang terjadi bukan demikian. Tiba-tiba saja Eyang diminta menghadap ke DPP PAN, karena namanya digadang-gadang layak diusung maju dalam Pilkada Boltim. Sebagai politisi yang kembali maju dalam suksesi Pilkada, maka politisi bodoh mana yang tolol menolak tawaran itu? Ibaratnya seperti Lionel Messi yang menolak main bola lalu memilih main kasti.

Nah, apakah itu yang dikatakan merampas? Sebab dalam kasus merampas, berarti ada sesuatu yang kita ambil secara paksa dari orang. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita peroleh melalui jalan pemberian, lalu itu yang disebut merampas. Padahal merampas sama halnya dengan mengambil sesuatu yang bukan milik kita dengan cara paksa. Tapi bagaimana jika orang yang paling berhak memberikan itu, memberi kepada kita? Contoh, Zulkifli Hasan memberi kepada Sehan Landjar. Apa itu yang dikatakan merampas?

Mungkin sebagian dari kita berpikir, ah itu sih hanya kata kiasan belaka. Sebab yang dimaksud bukan merampas dalam arti harfiah. Nah, kalau begitu alasannya maka, sekedar saran dari saya, berhentilah bergaul dan jauhi politik. Terlebih ketika untuk perkara seenteng ini, kita seolah-olah butuh KBBI.

Jadi, saran saya bagi siapa saja yang memaki-maki kemudian menuduh bahwa Eyang adalah penyebab gagalnya Alul mengantongi SK DPP PAN, silahkan cuci muka dulu, lalu sesudah minum kopi dan merokok sebentar, sinsingkanlah lengan dan segera terbang ke Jakarta. Sesampainya di sana—semoga Anda tak kena copet di terminal—carilah Ketua Umum DPP PAN bernama Zulkifli Hasan lalu tanyai, kenapa SK pencalonan itu diberikan kepada Eyang dan tidak kepada Alul.  Jika tidak puas dengan jawaban yang diberikan, terserah Anda mau memaki-maki atau sekalian menggebuki Bang Zul, itu urusan Anda. Tentu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan; bisa balik ke Boltim lagi nggak? Oh,ya, tak usah ketemu Deddy Dolot. Sebab seperti yang pernah dikatakan Alul di Harian Komentar, Dedol tak ada kapasitas apa-apa soal urusan SK pencalonan.

Selanjutnya untuk peristiwa Kelima.  Nah, ini yang paling ngakak dari kejadian-kejadian yang sering muncrat belakangan ini di Mongondow. Sudahlah untuk menyinggung kelucuan Ketua DPW PAN Sulut, Ir Tatong Bara, yang mengatakan di sejumlah media terbitan Sulut cetak maupun online—termasuk ke wartawan media ini—bahwa dirinya memang mendapat restu dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, untuk memenangkan SMILE (diusung PDIP dan Nasdem) dan tidak perlu mendukung pasangan yang diusung PAN sesuai SK dari DPP. Sebab mengamini pernyataan itu sama halnya dengan membuat kerusakan terhadap nalar dan logika politik kita. Sehingga masih lebih cerdas, bikin kopi lagi dan menyedot berbatang-batang rokok sembari melahap pisang goroho dabu-dabu kapala roa di teras rumah. Anggap saja kita seperti Patrick dan Spongebob yang sedang menertawai Squidward.

Pembaca, untuk peristiwa yang Kelima ini (pasangan SMILE urung mendaftar di hari terakhir pendaftaran), coba posisikan diri Anda sebagai seseorang yang sedang melamar pekerjaan. Anda tak hanya tiba di halaman kantor perusahaan tempat Anda melamar lalu nongkrong menghabiskan waktu di situ kemudian pulang tanpa memasukkan berkas lamaran. Lebih dari itu, teman-teman senasib sepenanggungan dalam ikatan solidaritas pelamar kerja bahkan ikut mengantarkan Anda ke tempat pendaftaran. Anehnya, sesampainya di sana, Anda urung melamar pekerjaan. Tololnya lagi, penyebab Anda urung memasukkan berkas lamaran, karena tak ada pelamar lain yang ikut memasukkan lamaran pekerjaan. Alhasil, bersama pendukung dan ikatan solidaritas pencari kerja, Anda pulang tanpa hasil. Berkas lamaran tidak dimasukkan. Membuat orang-orang berpikir; apakah yang kesana itu adalah rombongan sirkus, atau gerombolan orang-orang dengan posisi mengangkang dan tak tahu hendak meloncat kemana.

Ah, pembaca. Politik di Mongondow memang lebih bahlul, kocak, ngakak, dan mengangkang, dibanding apa yang pernah kita perkirakan. Totok bi’ beda bo tolaeng bi’ kon na’aya. Tapi bukankah peristiwa-peristiwa itu cukup menghibur?? Minimal kita punya bahan yang bisa membuat kita bisa tertawa kapan saja mau. Haha, besok-besok kita bahas lagi ya. Banyak bahan nih kayaknya untuk ditulis, tulis, dan tulis…!

Uwin Mokodongan

Uwin Mokodongan
susah senang, tetap saudara sepiring dan sebotol

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.