ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Kenyinyiran Atas Bursa Jabatan Sekprov, dan Alasan Tahlis Menolak

Bagikan Artikel Ini:
Tahlis Galang
Tahis Galang

GUBERNUR Sulut, Olly Dondokambey, membuka pendaftaran calon Sekretaris Provinsi (Sekprov). Demikian kita rangkum tajuk di ragam media terbitan Sulawesi Utara, dan media lokal di Mongondow baik cetak maupun online, belum sepekan ini.

Tahlis Galang, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah menduduki jabatan strategis di Pemkab Bolmong, Pemkab Bolsel, dan kini memangku jabatan strategis sebagai Sekkot di Pemkot Kotamobagu, sudah mendapat restu dari Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, untuk ikut bursa pencalonan jabatan paling strategis dan bergengsi dalam karir ASN, sebagai Sekprov Sulut.

Tapi, apa kata Tahlis Galang, lulusan IPDN (lupa tahun) yang karir ASN-nya sudah cemerlang sejak awal?

“Saya tidak akan ikut bursa pencalonan Sekprov. Saya mau bangun kampung halaman saya, Kotamobagu,” begitu kira-kira Tahlis memberi jawaban ketika ditodong awak media di Mongondow.

Kita mungkin bertanya, atau berusaha menyelami keputusan Tahlis; Why Tahlis? Did you the right man for the rights job?

Dan bukankah menjadi Sekprov lebih luas kuasa untuk membangun kampung halaman pada khsusunya dan Sulut pada umumnya?

Tapi demikianlah Tahlis. Dia bukan daong lemong dari Mongondow yang mudah dipetik. Layak kita sulang segelas bir kopi korot untuk keputusan beliau yang jarang menjadi keputusan ASN lainnya, bahkan yang lebih senior.

Saya lantas mencoba menyelami keputusan Tahlis secara agak sewenang-wenang. Tentu versi igauan saya sehingga tidak mewakili dirinya sebagai Tahlis senyata-nyatanya Tahlis.

***

Menurut saya, ada 3 alasan pokok yang membuat Tahlis tak berselera menduduki jabatan Sekprov. Meski memang belum tentu dialah orang yang akan dipilih Gubernur Olly Dondokambey, jika ia ikut bursa perekrutan. Tapi setidaknya panglima ASN Kota Kotamobagu ini sudah duluan punya sikap. Dan sikapnya itu tak gampangan. Meski kabar  burung mengatakan, seandianya dia ikut, pilihan Pak Olly akan jatuh padanya.

1. Jabatan Sekprov bukan segala-galanya

Ya, jelas dong. Jabatan Sekprov Sulut bukanlah segala-galanya. Dan menjabat sebagai Sekrpov Sulut, tidak serta merta membuat seseorang kuasa menjalankan semua keinginan sekalipun itu adalah keinginan orang banyak.

Dari publik Mongondow misalnya, malah bisa sebaliknya. Memposisikan diri sebagai Sekprov, justru hanya akan mendatangkan cemoh dari orang Mongondow hingga bisa berbuntut kesialan jika apa yang dititipkan tidak gol-gol.

Misalnya ada yang mencibir begini; “Coba lihat, apa yang sudah beliau perbuat untuk Mongondow? Tak ada bukan? Kemarin saya ke kantor Gubernur, ketemu saja susah. Padahal dia orang Mongondow, menjabat Sekprov pula. tapi apa yang dikerjakannya untuk Mongondow? Nihil atau punya biji? Ayo tunjukan”.

Nah, kalau sudah begitu, apalagi di latar belakangi rasa kecewa, maka kekecewaan itu akan disertai dengan umpat dan itu-itum alias mantra bermuatan mistik. Mengerikan bukan? Bisa-bisa kualat lho.

2. Menjadi Sekprov Sulut, kesannya seperti titipan belaka

Menduduki jabatan Sekprov dalam situasi seperti sekarang ini (usai Pilgub dan sekarang akan ada Pibup), justru mengesankan kita seolah-olah hanya titipan demi menjaga distribusi jabatan berdasarkan kewilayahan. Semacam bagi-bagi kue begitu. Ambil contoh, kalau Gubernurnya dari Sangihe, dan Wagubnya dari Minahasa, maka sudah sewajarnya posisi Sekprov diberi sama orang Mongondow. Hampir sama seperti kemarin, Gubernur dari Minahasa, Wagub dari Sangihe, dan Sekprov dari Mongondow.

Ini tentu membuat suasana hati Tahlis Galang tak enak. Maka wajarlah jika ia tak berselera. Jadi, ngapain cape-cape ikut tes apalah..apalah… toh terkesan cuma hadiah, cuma titipan, cuma jabatan hasil bagi-bagi kue. Apalagi jika ada muatan politik jelang Pilkada Bolmong 2017. Bisa jadi kaki tangan nantinya karena ada semacam ‘kontrak’ yang terbalut hubungan simbiosis-mutalisme.

Sudah begitu, dapat cibiran pula dan itu-itum dari saudara sendiri sesama Mongondow. Meski hanya karena perkara sulit bertemu (padahal mungkin Sekprov lagi rapat penting), atau gegara proposal 17 blasan di kampung halaman, tak di approve. Terlebih lagi jika saat Pilkada Bolmong 2017 tiba. Paling-paling kesulitan untuk sekadar netral. Karena ya itu tadi, konsep timbal-balik atas distribusi jabatan.

3. Menjadi Sekprov Sulut terkesan hanya menjadi kaki tangan elit Provinsi

Ini tentu kenyinyiran yang betapa sewenang-wenangnya. Lha, namanya juga nyinyir. Maka harap maklum. Sebab betapa rugilah kalau kenyinyiran itu tak sewenang-wenang.

Tapi sedikitnya, inilah mungkin yang membuat Tahlis kehilangan selera. Ia tak mau ketika berakhir pekan di Mongondow, lalu nongkrong sebentar di rumah kopi, ia akan dicap orang Mongondow sebagai kaki tangan elit provinsi belaka. Apalagi tatkala kepentingan publik Mongondow tidak gol-gol, selalu dianak-tirikan, namun di satu sisi kepentingan publik luar Mongondow, justru senantiasa mudah membobol gawang.

Tak usahlah urusan-urusan lain. Ambil contoh saja soal cita-cita pembentukan Propinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR). Sejak Wagub pernah dijabat orang Mongondow, Sekprov pernah dijabat orang Mongondow, Ketua DPRD Sulut pernah dijabat orang Mongondow, Anggota DPR RI juga ada orang Mongondow, tapi cita-cita PBMR masih sada di seputaran celoteh tunggu ayang kincing. Sehingga betapa sialnya jika bakal dituduh secara semena-mena tanpa tedeng aling-aling oleh majelis Kopi Korot sebagai Balanda’ Rondi’ sebagaimana yang pernah berkembang beberapa pekan kemarin.

Demikianlah mungkin nuansa hati Tahlis Galang versi igauan saya. Tak usahlah dibawa sampai ke hati. Tulisan ini hanyalah igauan dan sebuah kenyinyiran sewenang-wenang terkait bursa jabatan Sekprov yang sebenarnya menggiurkan kalangan ASN dan sarat muatan.

Penulis : Uwin Mokodongan

susah senang, tetap saudara sepiring dan sebotol
susah senang, tetap saudara sepiring dan sebotol
Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.