ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Ini Kata Wali Kota Soal Pemindahan Pasar Senggol

Bagikan Artikel Ini:

ARUSUTARA.COM, KOTAMOBAGU – Beberapa hari belakangan, Pasar Senggol jadi buah bibir sejumlah kalangan di Kotamobagu. Topik ini kian meruncing ketika, Jumat 16 Juni 2017, siang kemarin, pecah bentrok antara masyarakat pro Pasar Senggol di Gogagoman, dengan pihak Satpol-PP.

Mereka yang pro ini adalah sekelompok pemuda dan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Pasar 23 Maret dan Pasar Serasi saat musim lebaran tiba. Kelompok ini bahkan terhimpun dalam wadah bernama Aliansi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Salah satu tokohnya adalah Sofyan Bede. Pemuda Gogagoman yang kerap muncul tiap kali ada perkara melilit kelompok pedagang di Pasar Senggol Gogagoman.

Bentrok yang terjadi kemarin, dapat dikata merupakan buntut dari keputusan Pemerintah Kota Kotamobagu melalui SK Wali Kota Kotamobagu Nomor 77 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan keputusan bahwa lokasi Pasar Senggol di musim lebaran kali ini, pindah di Desa Poyowa Kecil. Selain itu ditegaskan pula kalau tak boleh ada kegiatan serupa (Pasar Senggol) di Kotamobagu, selain yang di Poyowa Kecil. Jika nanti muncul Pasar Senggol lain, maka pemerintah akan menganggap Pasar Senggol tersebut ilegal dan akan ditertibkan.

Pihak yang pertama kali bereaksi atas keputusan itu adalah pemuda Gogagoman dan APKLI. Mereka menilai, keputusan yang tertuang dalam SK Nomor 77, melukai hati masyarakat Gogagoman yang sudah 28 tahun mengelola Pasar Senggol secara swadaya, hingga sudah menjadi tradisi dan bagian yang tak terpisahkan dari nafas di setiap jiwa orang Gogagoman dalam mencari remah-remah penghidupan  jelang lebaran.

Pada, Selasa 13 Juni 2017, pemuda Gogagoman dan APKLI mendatangi Kantor DPRD Kotamobagu. Disitu mereka menyampaikan keluh-kesah yang pada pokoknya meminta pemerintah kota agar tidak melarang masyarakat Gogagoman mengurus hajatan Pasar Senggol sebagaimana yang biasa mereka lakukan.

Tapi apa reaksi Kepala Satpol-PP? Sebelum warga Gogagoman berdemo di kantor DPRD Kotamobagu, melalui media, Sahaya Mokoginta, sudah mewanti-wanti agar semua elemen masyarakat menghormati keputusan pemerintah kota terkait terbitnya SK Nomor 77. Sahaya bahkan menegaskan, jika ada kelompok lain yang mendirikan Pasar Senggol selain yang ada di Poyowa Kecil, maka selaku pengaman dan pengawal kebijakan pemerintah kota, Satpol-PP akan membongkar Pasar Senggol yang dianggap ilegal.

Hal senada disampaikan juga Kepala Disperindagkop-PM, Herman Aray. Kepada awak media, Herman menyampaikan, keputusan pemerintah kota melalui SK Wali Kota Nomor 77, harus dihormati semua pihak. Ragam alasan dibeber Herman mulai dari pemerataan ekonomi, promosi terhadap pasar di Poyowa Kecil, termasuk soal menghindari kemacetan di pusat kota akibat pendirian Pasar Senggol.

Buntut dari semua itu, meletuslah bentrok antara kelompok pro Pasar Senggol tetap di Gogagoman, dengan petugas Satpol-PP.

Rasanya penting menyimak apa yang konon dihimbau Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, yang secara tak sengaja ditemui awak redaksi ARUSUTARA.COMlewat postingan status netizen di Kotamobagu disertai caption yang terbaca, konon itu di-share Wali Kota ke SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah), kemudian dibagikan kembali dari akun ke akun (facebook). Entah, apakah itu resmi penyampaian Wali Kota atau bukan, mari sama-sama kita simak berikut ini; (tulisan versi asli) :

Yth. Seluruh SKPD

Pasar Senggol sampai diambil alih Pemerintah beberapa tahun belakangan, ini bukan tanpa sebab, ini merupakan keinginan pedagang yg meminta Pemerintah menanganinya dimana pada saat iitu pengenaan biaya kepada pedagang, dirasa begitu memberatkan.

Pasar Senggol dilaksanakan oleh Pemerintah dengan penanganan yg baik untuk melayani kebutuhan masyarakat dan dengan hanya pengenaan retribusi saja.

Selanjutnya bahwa Pemerintah harus melayani seluruh masyarakat Kotamobagu yg terdiri dari 33 Desa dn kelurahan.
Bukan hanya melayani satu kelompok saja

Bahwa dipindahny pelaksanaan pasar Senggol dari pasar 23 Maret ke Poyowa kecil adalah untuk memaksimalkan pasar yg sdh lama dibangun. Dan untuk pelayanan yg tidak tertumpu pada satu tempat saja.

Bahwa dengan ramainya semua pasar yg sdh dibangun didaerah ini tentu diharapkan akan memberi dampak meningkatnya perekonomian masyarakat lebih khusus masyarakat disekitar pasar.

Bahwa kondisi ekonomi masyarakat disekitar pasar Poyowa kecil dn Genggulang sampai saat ini belum seperti kondisi ekonomi masyarakat Gogagoman.

Bahwa setiap pagi Satpol PP berjuang mengendalikan pedagang yg tumpah rua di pasar serasi dn pasr 23 Maret. 
Dan Pemerintah berusha agar pedagang mau menempati dan berjualan di dua pasar yaitu pasar Genggulang dan Poyowa kecil.

Bahwa atas dasar ini semua Pemerintah mengambil keputusan untuk pasar senggol tahun ini dilaksanakan di Poyowa kecil. Yang nantinya tahun berikut akan dilaksanakan di Pasar Genggulang

Bahwa, keputusan ini diambil juga dengan dasar bahwa masyarakat Kotamobagu sebanyak 130 ribu jiwa lebih dan semua harus mendapatkan perhatian yg sama, dan bukan hanya masyarakat tertentu saja yg boleh menikmati fasilitas dan pelayanan Pemerintah. 
“Hujan harus merata” inilah kalimat yg harus kita jadikan pegangan dalam setiap pelayanan.

Pasar Senggol di Poyowa kecil dilakukan untuk pelayanan masyarakat dan tdk untuk kepentingan kelompok.

Insya Allah niat kita untuk memberi pelayanan yg adil dn merata demi kemajuan seluruh masyarakat yg ada daerah ini akan menjadi amal besar kita terutama di dalam bulan suci Ramadhan ini.

Saya berharap mari kita ambil bagian dalam mensukeskan kegiatan ini dengan senantiasa memberi informasi yg baik dan benar kepada masyarakat dan senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

Demikian. Wass


Nah, bagaimana pembaca? Ah, di antara kita mungkin ada yang punya kehendak untuk menyampaikan begini; duduklah satu meja dan carilah solusi yang terasa adil di masing-masing kelompok. Yakni keadilan yang bisa dibagi untuk pemerintah kota, elemen masyarakat pro Pasar Senggol di Gogagoman, dan masyarakat di Poyowa Kecil.

Nampaknya memang sederhana. Tapi menyatukan persepsi memang tak semudah membalikan telapak tangan?

Lantas bagaimana membijakinya? Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah dan ampunan ini, benar-benar sebuah ujian yang harus bisa dilalui semua pihak. Atau ramadan tinggalah ramadan penuh nilai yang tak bisa diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bersosial, bermasyarakat, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika demikian, maka  apalah guna kita makan sahur, puasa, dan tarawih selama 30 hari. (redaksi)

 

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.