ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Ahmad Sabir : Tunjangan Naik, Dewan Tetap Akan Melihat Kondisi Keuangan Daerah

Bagikan Artikel Ini:
ARUSUTARA.COM, KOTAMOBAGU – Presiden RI Joko Widodo telah menaikan nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Naiknya tunjangan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diundangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 24 tahun 2004 sudah tidak tidak lagi berlaku.

Kaitan dengan itu, DPRD Kotamobagu sudah melakukan pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang akhirnya disahkan menjadi Perda dan sudah ditanda-tangani bersama Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Kamis 31 Agustus 2017 di ruang sidang paripurna DPRD Kotamobagu.


Dengan disahkannya Ranperda tersebut menjadi Perda, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, maka fasilitas bagi anggota DPRD seluruh Indonesia, termasuk di Kotamobagu menjadi bertambah. Di antaranya rumah jabatan, rumah dinas, termasuk kendaraan dinas. Bahkan dalam PP Nomor 18 tersebut, jika pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, maka mereka akan mendapatkan uang transport.

Selain itu, Anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.

Dimintai tanggapan terkait itu, Ketua DPRD Kotamobagu, Ahmad Sabir, menyampaikan kalau sebelumnya tunjangan pimpinan dan anggota DPRD memang kecil. Meski demikian dengan adanya kenaikan nominal tunjangan ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 dan Perda yang baru saja disahkan, dikatakan Ahmad Sabir kalau pihaknya tetap akan memperhatikan kondisi kas daerah atau APBD.

“Semua kan sudah diatur pula dalam PP Nomor 18. Terkait besarannya, itu juga tergantung anggota dan pimpinan DPRD. Namun kami tetap akan memperhatikan kondisi kas daerah,” kata Sabir.
Ditambahkannya, dengan adanya kenaikan ini tentu kinerja DPRD harus terus ditingkatkan dan wajib bekerja maksimal. (Yudi)
Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *