ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Wali Kota : Mendirikan Bangunan Wajib IMB

Bagikan Artikel Ini:
ARUSUTARA.COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, menghimbau kepada semua lapisan masyarakat terkhusus lagi kalangan pengusaha, agar menaati Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Peraturan Wali Kota (Perwako) Kota Kotamobagu Nomor 39 Tahun 2015, tentang Sempadan Bangunan (GSB).
 
“Jika ingin Kotamobagu lebih teratur, mulai saat ini mari kita sama-sama berkomitmen untuk tunduk pada atura  sebagaimana yang termaktub dalam Perda dan Perwako terkait pembangunan fisik di Kotamobagu,” kaya Tatong Bara kepada awak media, Jumat, 11 Agustus 2017.
 
Ia menambahkan, semua elemen masyarakat termasuk pemerintah, wajib untuk  sama-sama mewujudkan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan. Ditandaskannya juga kalau komitmen terkait pembangunan fisik ini, mulai ketat diterapkan per wilayah, baik kecamatan maupun pedesaan.
 
Wali Kota juga menegaskan, setiap kali ada rencana pembangunan, supaya terlebih dahulu memahami mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada. “Siapa saja yang hendak mendirikan bangunan, sebaiknya hal pertama yang patut dilakukan adalah pahami dulu IMB yang diatur dalam Perda,” tukasnya.
 
Ia menandaskan agar setiap orang ataupun kelompok usaha dan sebagainya yang akan melakukan pembangunan, agar terlebih dahulu mengurus izin. “Jadi sebelum mendirikan bangunan, sebaiknya urus dulu IMB,” tandas Tatong.
 
Ditambahkannya juga, selaku Wali Kota, ia nantinya akan menurunkan instruksi ke Satpol-PP, agar setiap orang atau kelompok yang berencana mendirikan bangunan, terlebih dahulu dilakukan pengukura  dan mekanisme lainnya sesuai yang termaktub dalam Perda IMB.
 
Tatong juga menjelaskan, Pemkot akan menerapkan metode peringatan pertama, kedua, dan ketiga.  Jika sampai peringatan ketiha tidak juga digubris, maka dirinya akan menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait, untuk melakukan rencana pembongkaran. “Tentunya rencana pembongkara  tunduk sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang dari atas hingga bawah. Jika pihak pengembang atau pembangun yang tak mengantongi izin enggan melakukan pembongkaran sendiri setelah diminta karena tak mengantongi IMB, maka kami se  diri selaku pemerintah yang akan membongkarnya,” tegas Tatong.
 
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kotamobagu menyampaikan, persoalan IMB itu ada kaitannya dengan perhubungan. “Yakni menyangkut sirkulasi kendaraan. Contohnya, jika  pendirian bangunan tidak diatur, padahal standar jalan nasional ditetapkan 18 meter  ditambah perhitungan 1,5 meter untuk median jalan dan 2 meter untuk bahu jalan, termasuk trotoar, maka bangunan yang masuk atau dibangun dalam hitungan itu jelas menyalahi aturan,” urai Kadis PU, Sande Dondo.
 
Ditambahkan juga olehnya, batas lebar jalan kalau untuk di pemukiman warga adalah 5,5 meter. Pada pokoknya, lanjut Sande, segala perencanaan terkait pendirian banguna , memang harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Apalagi dalam mengurus izin pembangunannya. “Karena itu tadi, pembangunan apalagi yang di tepi jalan iti, mesti dicermati betul karena ukuran yang terkandung dalam undang-undang lainnya, yakni soal jalan atau lalu-lintas,” pungkas Sande. (Yudi)
Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *