ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Pemeliharaan Jalan AKD, Tanggung Jawab Siapa?

Bagikan Artikel Ini:

DALAM RANGKA mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah dengan tujuan untuk memudahkan jalur transportasi darat. Selaku warga masyarakat tentu kita semua dan salut atas upaya ini. Namun ada pertanyaan mengganjal, yakni pembangunan infrastruktur yang terus digalakan pemerintah, masih ada yang tak berimbang, salah satu contoh adalah infrastruktur bidang transportasi darat (jalan), baik untuk pembangunannya maupun pemeliharaan (jalan) yang sudah ada. 

Di Sulawesi Utara, jalur transportasi darat yang dikenal sebagai jalan Amurang-Kotamobagu-Doloduo (AKD), adalah jalan nasional yang kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak lubang menganga bertebaran dimana-mana, menggambarkan suatu kondisi yang sangat membahayakan pengguna jalan, bahkan sudah menelan korban jiwa dalam peristiwa laka lantas.

Sekadar membagi pengetahuan dalam bentuk regulasi, berikut ini saya paparkan perangkat aturan agar supaya masyarakat tahu terkait dasar hukum dan kewenangan penyelenggara jalan.  Sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 631 \/ KPTS \/ M \/ 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, jelas bahwa sebagian jalan di berbagai wilayah Kota atau Kabupaten masih berstatus jalan Nasional. Tentunya semua biaya perawatan dan perbaikannya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU. Jadi jika publik merasa terganggu atau bahkan menjadi korban kerusakan jalan, kita harus paham siapa yang berwenang mengurus ruas jalan sebagaimana yang dimaksud. Apalagi jika ingin melakukan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yaitu : “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas“. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyatakan : “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas“.

Jadi kerusakan jalur lambat sepanjang Jln. AKD, adalah mutlak menjadi tanggung jawab BPJN untuk segera memperbaikinya. Termasuk jika sampai ada korban luka atau meninggal, BPJN yang harus menangani. Mereka harus membuat rambu-rambu yang mudah dilihat oleh pengendara dan jika pengendara menuntut harus siap menerima konsekuensi hukum sebagaimana perangkat hukum mengatur.

Jln. AKD adalah tanggung jawab BPJN Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian PU. Jika para pihak yang berwenang tidak melakukan perbaikan dan korban terus berjatuhan, maka sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, publik dapat melakukan tuntutan pidana kepada BPJN atau Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.

Perintah Pasal 273 ayat (1) jelas, yaitu: “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)“.  Ayat (3) menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)“.

Selain itu menurut ayat (4): “Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)“.

Jadi jelas jika penyelenggara jalan, apakah Dinas PU Pemerintah Daerah setempat maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU lalai menjalankan perintah Pasal 24 UU No. 22 tahun 2009, maka pengguna jalan dapat menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut.

Untuk Indonesia yang lebih baik, sebaiknya masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakan haknya sebagai pengguna jalan karena hak tersebut dijamin dan diatur dalam perangkat peraturan atau undang-undang yang berlaku. 

Penulis : Herry Angky Coloay

Penulis adalah Anggota DPRD Kotamobagu dari Partai Gerindra

 

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.