ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Akrobatik Politik di Bandara Lalow

Bagikan Artikel Ini:

Bagi yang ingatannya masih sehat (dan waras), tentu akan menolak lupa sebab tahu betul bagaimana getolnya elit memainkan peran terkait pembangunan bandar udara (Bandara) di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sulawesi Utara (Sulut).

Tak usah kita menelisik lagi ke belakang terkait jalan cerita hingga rencana pembangunan Bandara akhirnya bergulir dan disambut baik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong).

Kita juga masih ingat, bagaimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemkab Bolsel), yang dipimpin Bupati Herson Mayulu, bersikukuh agar Bandara itu dibangun di wilayahnya.

Keseriusan Herson bahkan dibuktikan dengan statement pedasnya yang meruyak di media massa, berupa ancaman ‘disintegrasi’ dimana Bolsel akan bergabung dengan Propinsi Gorontalo apabila pembangunan Bandara tak dilangsungkan di wilayah itu.

Pernyataan yang sebenarnya sah-sah saja. Sebab selaku Bupati, Herson hendak tampil sebagai penyambung aspirasi rakyatnya. Dia tentu mengemban tugas mulia agar wilayah yang dipimpinnya kian berkembang, termasuk dari sektor jasa perhubungan. Meski pada akhirnya sang Bupati yang akrab disapa Om Oku ini, mulai membiasakan diri ikhlas, tatkala arus kepentingan yang dimainkan lebih condong ke Bolaang Mongondow, yakni di Desa Lalow, lokasi akan dibangunnya Bandara.

Salihi Mokodongan selaku Bupati Bolmong tentu punya niat mempertahankan keputusan yang jatuh di wilayahnya . Sama seperti Om Oku, Salihi juga bersikukuh agar pembangunan Bandara harus dilaksanakan di Bolmong. Apalagi kelengkapan studi kelayakan dan urusan tetek-bengek lainnya sudah tak ada masalah lagi.

Penyambutan Salihi terhadap pembangunan ini tentu tak lepas dari alasan bermakna plus. Ini bukan pembangunan terminal ojek, melainkan terminal tempat burung-burung besi landing dan take off. Selain bergengsi, Bandara juga dipandang mampu mendongkrak pendapatan dan melahirkan multi efek player diberbagai bidang terutama dari segi pertumbuhan ekonomi.

Maka sah sudahlah ketika pihak-pihak berkepentingan mulai dari daerah, propinsi dan pusat, satu suara memutuskan bahwa pembangunan Bandara ditetapkan di Desa Lalow Kecamatan Lolak.

Ini tak hanya keluar dari mulut Yasti Soepredjo sang punggawa di Komisi V DPR RI membidangi Perhubungan (ketika itu), melainkan ikut tercermin dari Gubernur Sulut SH Sarundajang yang telah mengeluarkan rekomendasi dan diperkuat oleh kedatangan Tim Kemenhub melakukan uji kelayakan. Maka dimulailah rencana pembangunan itu diawali dengan inventarisasi dan pembersihan lahan pasca dikeluarkannya rekomendasi penetapan lokasi pembangunan..

Saat ini, berita lain datang pekan kemarin. Publik di Mongondow tiba-tiba dikejutkan oleh informasi di media lokal baik cetak maupun online terkait akan dipindahkannya lokasi pembangunan Bandara dari Bolmong ke Bolsel.

Radar Bolmong edisi Selasa 31 Maret 2015, adalah salah satu media yang saya kutip memberitakan itu. Judulnya pun tak main-main, yakni ; Gubernur Restui Bandara di Bolsel.

Alamak, Gubernur mana yang nekat bermain dua-kaki? Artinya, mana mungkin Gubernur Sulut SH Sarundajang yang sudah merestui pembangunan Bandara di Bolmong, tiba-tiba ikut merestui pula pembangunan Bandara di Bolsel?

Ternyata yang dimaksud sebagai kalimat restu-merestui itu adalah pernyataan Om Oku (dalam isi berita itu) yang mengutip Gubernur Sulut SH Sarundajang bahwa konon telah memberikan rekomendasi agar Bolsel bisa dibangun Bandara.

Seperti gayung bersambut, Yasti Soepredjo ikut menguatkan. Srikandi Mongondow ini menyampaikan bahwa terkait pembangunan Bandara, dirinya memang sulit memutuskan apakah di Bolmong atau di Bolsel. Namun pihak Kemenhub telah menetapkan pembangunannya di Bolmong. Kemudian dalam APBN 2015, masih dalam berita itu, Yasti mengatakan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp 60 Milyar, namun lagi-lagi tidak bisa karena terkendala masalah lahan sebab pihak Kemenhub belum mengantongi sertifikat lahan di Lalow.

Oleh sebab itu, kata Yasti, pihaknya meminta agar Kemenhub memberikan deadline waktu kepada Pemkab Bolmong agar segera menuntaskan persoalan tersebut. Tenggang waktu yang diusulkan yakni sebelum pembahasan APBN-P 2015. Jika melewati batas waktu tersebut, usul yasti, maka pembangunan Bandara akan dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.

Berita yang meruyak di media itu, membuat Pemkab Bolmong melalui enggan bersikap diam. Melalui Kepala Dishubkominfo,  Eka Korompot, dikatakan bahwa Bolmong benar-benar sudah siap selain sudah mendapat restu dari Kemenhub. Eka mengatakan, untuk tahun 2015 ini, pemerintah telah memploting anggaran sebesar Rp 4 Milyar untuk  pembersihan dan pemagaran lokasi Bandara.

Pembaca, sepertinya kita sedang disuguhi akrobatik politik terkait pembangunan Bandara di Bolmong yang telah melewati uji kelayakan sebagaimana hasil dari Kemenhub dan surat rekomendasi dari Gubernur Sulut SH Sarundajang.

Kenapa akrobatik politik? Akrobatik politik merujuk pula pada tingkah laku politisi yang pernyataanya cepat berubah dan saling bertentangan dengan pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya. Jika hari ini berkata A (dengan argument-argumennya) dan besok berkata B (lengkap dengan argument-argumen yang lihai dimainkan sebagai pembalikkan), itu masuk  kategori akrobatik politik.

Untuk mengidentifikasi adanya akrobatik politik terkait Bandara di Lalow, kita dapat melihatnya dari 2 fakta awal, yakni pertama; Gubernur Sulut telah mengeluarkan rekomendasi bahwa pembangunan Bandara berlokasi di Desa Lalow Kecamatan Lolak.  Kedua, telah dilakukan uji kelayakan dari pihak Kemenhub yang konon sudah selesai sehingga pembangunan Bandara di Desa Lalow sudah tak ada masalah lagi. Ketiga, sudah ada jaminan dari Pemkab Bolmong bahwa tak ada masalah terkait persoalan lahan dan penerbitan sertifikat akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini.

Untuk yang pertama,  jika betul Gubernur SH Sarundajang nekat membohongi  surat rekomendasi terkait pembangunan Bandara Lalow yang sudah ia keluarkan, maka pertanyaan kita cukup sederhana, yakni; ada apa dengan bapak Guebrnur? Jika alasannya adalah soal sertifikat, maka bukankah Pemkab Bolmong sudah memberikan garansi bahwa tak ada masalah soal pembebasan lahan? Namun jika Gubernur SH Sarundajang tetap bersikukuh, maka istilah apalagi yang tepat kalau bukan sedang memainkan akrobatik politik.

Selanjutnya, untuk yang kedua, terkait uji kelayakan yang diturunkan pihak Kemenhub, jika itu tiba-tiba disangkal, maka bukankah Kemenhub ikut terjerumus ke arena akrobatik yang dilakukan? Sedangkan yang ketiga, ketika sudah ada jaminan dari Pemkab Bolmong yang sedang berkoordinasi dengan Badan Pertanahan terkait sertifikat lahan, maka apalagi yang perlu disoal? Ini penting supaya tidak ada kesan yang muncul dari asumsi publik kita yang cepat curiga dengan sepak terjang elit politik.

Sedangkan posisi Yasti yang tiba-tiba terkesan mulai berseberangan dengan Salihi (sesama kader PAN), termasuk yang kini tergambar dimana sekonyong-konyong ia mulai ‘meninggalkan’ Salihi ‘sebatang-kara’ terkait rencana pembangunan Bandara, ini sangat mengandung akrobatik politik yang sebenarnya bukan jarang terjadi diantara sesama politisi. Sehingga cepatlah kita akan ‘berburuk sangka’ bahwa akrobatik ini dilakukan Yasti kepada Salihi sebagai penegasan bahwa ada perpecahan diantara mereka? Apa itu terkait internal partai (PAN) atau apa, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Ini pun hanya berlaku jika kita sekedar ber-suudzon.

Tapi budaya politik di Mongondow memang selalu memberi pelajaran berharga pada kita bahwa, tidak selamanya kawan adalah kawan. Ketika arus kepentingan saling berbenturan, kawan bisa tiba-tiba jadi lawan, demikian sebaliknya.

Lalu kita ada dipihak mana terkait polemik pembangunan itu? Saya hendak mengatakan di sini bahwa,  tolong, seandainya pembangunan Bandara di Lalow dibatalkan akibat sirkus politik dan arus kepentingan yang penuh akrobat, maka, buatkanlah kolam renang sebesar lapangan terbang di Lalow, sebagai ganti Bandara yang gagal  digagalkan.

Ini penting sebelum kepala dan suhu tubuh orang-orang Mongondow panas. Sebab yang panas selalu mudah terbakar. Namun dengan adanya kolam renang seukuran lapangan terbang, setidaknya pemerintah telah menyediakan tempat terapi bagi orang Mongondow untuk menyegarkan kepala dan suhu tubuh yang panas.

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *