ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Membunuh Embrio Sektor Jasa

Bagikan Artikel Ini:

Kota Kotamobagu

APA yang ada di Kotamobagu dan tak ada di 4 daerah tetangganya; Bolmong, Bolmut, Bolsel, dan Boltim? Jawabannya, hampir semua yang ada di Kotamobagu, dimiliki 4 daerah tetangganya. Malah dari segi kekayaan sumberdaya alam, Kotamobagu jadi juru kunci dibanding 4 saudara kembarnya.

Tak usahlah menyebut tambang emas yang dimiliki Bolmong, Bolmut, Bolsel dan Boltim. Untuk objek wisata alam pegunungan hingga pantai, Kotamobagu selalu terpuruk dan tetap di deretan nomor paling buntut. Tak ada pantai, tak ada objek wisata pegunungan, danau pun tiada.

Kesadaran itulah mungkin yang membuat pasangan Walikota – Wakil Walikota Kotamobagu, Tatong Bara – Jainuddin Damopolii, sejak masa kampanye sampai ketika terpilih, melandaskan konsep pembangunan Kotamobagu pada bidang jasa.

Ngomong-ngomong soal kota model jasa, kita mungkin boleh bertanya pada sang komandan Satpol PP Pemkot Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, anak buah dari Walikota Kotamobagu Tatong Bara. Soalnya komandan Satpol PP yang satu ini adalah kaki-tangan Pemkot Kotamobagu dalam upaya ‘pembersihan’ sektor-sektor usaha jasa yang dianggap kumabal padahal baru mulai tumbuh ketika dapat tempat di kota sekecil Kotamobagu. Beliau adalah orang yang paling tahu sektor jasa mana saja yang beberapa kali ia satroni bersama pasukannya lewat razia ketat.

Ini pasti menimbulkan pertanyaan diantara kita; lupakah bapak komandan bahwa diberbagai kesempatan, Walikota Totang Bara kerap kali mengumbar, Kotamobagu adalah kota model jasa yang wellcome pada setiap pelaku usaha sektor jasa, baik dari dalam maupun luar daerah. Beberapa kali bos dari komandan ini bahkan menyerukan, selaku Walikota, dirinya akan membuka ruang investasi di sektor jasa untuk menanamkan investasinya ke Kotamobagu. Sebagai bentuk dukungannya, pemerintah bahkan disebut-sebut akan memberi keleluasaan dan ‘melonggarkan’ proses perizinan.

Betulkah demikian? Lalu apa yang dilakukan sang komandan Satpol PP bersama jajarannya? Mendukungkah kebijakan itu? Atau malah tanpa sadar mematikan tiap embrio yang baru berusaha merangkak?

Ya. Kerap kali sang komandan bersama pasukannya menggelar razia. Menyisir sektor-sektor usaha jasa hiburan (karaoke misalnya) dan mengutak-atik perizinannya; memeriksa dengan ketat dan teliti, apakah sudah mengantongi izin atau belum. Bagi yang punya, akan diteliti ketat apakah sudah diperpanjang atau belum?

Tak ayal penyisiran ini menimbulkan ketidak-nyamanan tak hanya bagi investor melainkan pengunjung yang sedang melantunkan Sakitnya Tuh Disini Cita Citata dan Goyang Drible Duo Srigala.

Tapi bukankah penyisiran itu sah dan perlu? Sebab kota model jasa bukan berarti para pelaku sektor jasa seenaknya membuka usaha tanpa mengurus izin usaha (termasuk IMB).

Maka dari itu (tanpa perlu menghitung razia-razia sejak Kotamobagu berdiri) pekan lalu, bersama pasukannya, bapak komandan Sahaya Mokoginta menyisir sektor-sektor usaha jasa entertaint dan menemukan baru ada 1 usaha yang memiliki izin operasi.

Buntut dari temuan itu, jajaran yang dipimpin sang komandan Sahaya Mokoginta, mengancam akan melakukan penutupan usaha-usaha jasa yang baru mulai tumbuh di Kotamobagu, jika tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Tak cukup itu saja, komandan dan pasukannya juga mengorek-ngorek apakah setiap tembang yang didendangkan di karaoke itu telah mengantongi sertifikat licensi penggunaan hak cipta atau tidak. Karena berdasarkan peraturan, setiap usaha karaoke harus punya izin sertifikat penggunaan hak cipta. Artinya, lagu-lagu yang didendangkan atau setiap yang ada di daftar putar, tak boleh bajakan. Harus ori. Jadi, kalau ada pelanggan yang suka menyanyikan lagu Guns,N,Roses, maka lagu atau musik itu harus asli. Tak boleh bajakan. Yang berarti pula, harus ada sertifikat licensi dari Guns,N,Roses, atau pihak broadcasting yang merekam dan menyebarluaskan hak cipta tersebut. Jika kedapatan palsu alias bajakan, ya maaf-maaf saja, usaha sampean harus ditutup berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. (Waduh, pucing pala investor nih).

Dan ini belum terhitung razia yang dilakukan di sektor usaha jasa lainnya, semacam tempat kos, penginapan, dan hotel. Yang telah menimbulkan efek ekonomi sebab tingkat hunian menurun.

Lha, kenapa menurun? Haha, ya iyalah. Siapa sih yang mau dipermalukan ketika diseret nae oto karanjang untuk dibina di kantor Satpol PP.  (Hello, ada acara bina membina kelakuan nih ceritanya..)

Kedisiplinan, etos kerja yang tinggi, dan niat untuk menegakkan peraturan yang diperankan anak buah Walikota Tatong Bara, memang layak dapat pujian (jika tidak untuk dicibir) dan pantas dapat penghargaan. Saatnya sang komandan Satpol PP Sahaya Mokoginta dan pasukannya diberi piagam penghargaan satu-satu.

Gaji mereka juga pantas untuk dinaikkan. Bila perlu untuk menunjang pembersihan-pembersihan selanjutnya, armada pendukung harus ditambah dan perekrutan pasukan baru untuk mengoptimalkan kinerja—sekalipun luas wilayah Kotamobagu relatif kecil—segera dibuka. Alasannya adalah, Kotamobagu memang perlu pasukan-pasukan pembersih penegak peraturan dan perundang-undangan di sektor jasa, agar kota yang berlandaskan pada model jasa ini dapat terwujud.

Maka ini pulalah yang menjadi peluang bagi 4 daerah tetangga Kotamobagu. Lho, peluang bagaimana? Kok bisa?

Untuk mengetahui jawabannya, nanti akan kita bahas di edisi lusa nanti. Makanya nongkrong terus di Arus

Uwin Mokodongan

Uwin Mokodongan
Susah senang tetap saudara sepiring dan sebotol

ARTIKEL TERKAIT :

Kotamobagu Kota Berkonsep Razia

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *