ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

LPj BP4K dan Korpri Terkatung

Bagikan Artikel Ini:

Herdi Samsir

ARUSUTARA.COM KOTAMOBAGU – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamobagu (Dewan Kota), enggan membahas Laporan Pertangungjawaban dari Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kotamobagu Tahun 2014, dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Kotamobagu.

Ini disampaikan langsung oleh Herdi Korompot selaku Ketua Komisi. Dia mengatakan, alasan anggota Dewan Kota di Komisi III enggan membahas LPj Tahun Anggaran 2014 dari BP4K dan Korpri, karena sudah bukan lagi tupoksi dari Komisi III melakukan pembahasan instansi tersebut.

“Berdasarkan tupoksi, kami dari komisi tiga membahas bidang kesejahteraan,” tegas Hedi. Oleh karena itu, lanjutnya, untuk BP4K dan Sekretariat Kopri,  adalah tugas dari Komisi I atau II.

Herdi juga menambahkan, seharunya BP4K bersamaan dengan Dinas Pertanian yang merupakan bidang bahasan Komisi II. Sedangkan untuk Sekretariat Kopri, ada di Komisi I.

“Soal tupoksi ini harus jelas, supaya tidak tumpang tindih,” tukasnya.

Ditemui terpisah,  Agus Suprijanta, personil Komisi I menyatakan, seharusnya persoalan itu jangan dijadikan bahan perdebatan terkait urusan mitra kerja masing-masing komisi di DPRD Kotamobagu.

Jikapun dipermasalahkan, kata Agus, seharusnya dibahas sebelum alat kelengkapan dewan dibentuk.

Akibat sikap saling menolak melakukan pembahasan ini, LPj Tahun 2014 dari BP4K dan Korpri, hingga kini terus terkatung-katung dan menjadi bahan olok-olok sejumlah kalangan masyarakat. Salah-satunya dari Samsir Galuwo S.Sos, tokoh pemuda Passi Bersatu.

“Coba kalau Dinas PU atau DPPKAD, tak mungkin komisi-komisi di dewan kota itu akan melakoni gerakan ping-pong, sebagaimana yang mereka lakukan pada BP4K dan Korpri,” ketus Samsir saat dimintai tanggapan via ponsel, Senin 10 Agustus 2015. (Uphink/Uwn)

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *