ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Pemekaran Biga Dayanan, Stakeholder Saling Lempar Bola

Bagikan Artikel Ini:

pEMEKARAN

ARUSUTARA.COM KOTAMOBAGU — Rencana pemekaran Kelurahan Biga Dayanan, terus melahirkan pro-kontra di tingkatan masyarakat Biga. Selain menimbulkan pro-kontra, adapula kelompok yang mempertanyakan, apakah pemekaran tersebut sudah sesuai prosedur dan perundang-undang atau tidak.

Ashar Pramana Hatam, salah seorang tokoh pemuda Kelurahan Biga menilai, pemerintah terkesan melakukan pembiaran terkait rencana pemekaran Biga menjadi dua kelurahan yakni Biga Induk dan Biga Dayanan.

Menurutnya ini nampak dari sikap Asisten I Bidang Tata Pemerintahan dan Camat Kotamobagu Utara.

“Sepertinya sangat nampak kalau terjadi pembiaran terutama oleh asisiten 1 bidang pemerintahan kotamobagu sekaligus camat kotamobagu utara. Seharusnya mereka tidak mengambil sikap apatis terkait rencana pemekaran ini dan harus pro-aktif mengawal,” kata Ashar.

“Minimal mereka memberi informasi terkait proses pemekaran tersebut kepada masyarakat. Bukannya malah diam,” ketusnya.

“Warga Biga harusnya punya informasi terkait sudah sejauh mana proses tersebut berlangsung, termasuk mengetahui apa sebenarnya hasil hearing dengan DPRD Kota,” katanya.

Ashar juga mempertanyakan, apakah dalam pembahasan oleh Komisi I DPRD Kotamobagu, telah keluar rekomendasi yang menyebutkan kalau Biga memang layak dimekarkan.

“Seharusnya pemerintah kota juga harus mencermati proses pemekaran dalam kerangka legalitas administrasi di tingkat kelurahan dan mengomentari proses administrasi tersebut dalam kacamata aturan pemerintah, jika layak atau tidak,” tandas Ashar.

“Rencana pemekaran ini apakah sudah sesuai dengan tinjauan dan panduan undang-undang atau tidak?” tanyanya dengan nada ketus.

Dia juga menambahkan kalau  dalam proses pemekaran tersebut, jangan sampai ada tendensi politik, dan pemerintah Kotamobagu, lanjut Ashar, harus melakukan kajian-kajian sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2015 dan Permedagri Nomor 31 tahun 2006, beserta undang-undang pemekaran lainnya.

“Kalau pihak pemerintah tidak bisa menjelaskan apakah pemekaran Biga layak atau tidak sesuai Permendagri, maka sebaiknya pemekaran tersebut dipending saja alias jangan dipaksakan jika tidak sesuai,” tambahnya lagi.

Terpisah, Camat Kotamobagu Utara Nehru Mokoginta mengatakan kalau berdasarkan aturan, sebenarnya tak ada kendala. Namun memang, menurut Camat, perlu diadakan pengkajian lebih konferhensif dan diadakan uji pablik.

“Kami menunggu pihak panitia pemekaran apakah akan melakukan uji pablik atau tidak. Nampaknya mereka juga agak lambat berkoordinasi,” kata Camat.

Nehru juga mengaku, pihak kecamatan kurang berperan karena pemekaran ini  sebenarnya inisiatif dari dewan kota.

“Biarlah kita tunggu pihak legislatif bekerja sebab ini juga inisiatif dari mereka. Toh sedang diurus. Soal apakah pemekaran itu layak atau tidak, kami tidak bisa menjawab langsung,” kata Nehru.

Dirinya beralasan,  kalau tinjauan dari pihak legislatif sudah sesuai aturan, maka pihaknya ikut-ukut saja. Begitupun jika DPRD akan mengambil langkah-langkah strategis termasuk untuk mensosialisasikan ke tingkatan warga, pihaknya ikut-ikut saja.

Senada juga dikatakan kepala bagian Tata Pemerintahaan Kota Kotamobagu, Drs. Teddy Makalalag. Ia menyampaikan, saat ini pihaknya tidak bisa menantang pihak legislatif karena yang membahas pemekaran ini adalah pihak legislative. Tapi, menurutnya, memang harus sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk ditinjau dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah.

Teddy juga mengaku, saat ini pihaknya belum bisa berbuat banyak karena pemekaran tersebut, sedang dalam pembahasan pihak legislative.

“Kan sedang dibahas oleh pihak legislatif. nah, biarkan mereka mengerjakan itu. Kami berkoordinasi saja. Tapi memang ada sedikit perbedaan jika yang membahas itu dari pihak eksekutif,” katanya saat ditemui Selasa 22 Februari 2016. (Uphink)

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *