bener koran TAHUN INVESTASI ok (1) - Copy banner-kpu
ARUSUTARA.COMKlik Untuk Subscribe Fanpage Resmi Arusutara.com

Pemkot 3 Kali Berturut-Turut Raih Opini WTP Dari BPK RI

Bagikan Artikel Ini:

WTP-3

ARUSUTARA.COM KOTAMOBAGU – Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (BPK RI Sulut) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015, berhasil dipertahankan Pemerintah Kota Kotamobagu (Pemkot).

Senin 30 Mei 2016, di kantor BPK-RI Sulut,  opini WTP terkait pengelolaan keuangan itu, diterima Pemkot melalui Walikota Kotamobagu Tatong Bara, yang kala itu didampingi Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, Djelantik Mokodompit.

Endang Tuti Kardiani selaku Kepala BPK RI Sulut, berkesempatan menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Walikota Kotamobagu, Tatong Bara.

“Ini bukti bahwa saya sebagai Walikota Kotamobagu dan seluruh jajaran pemerintah Kotamobagu bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan sehingga tiga tahun berturut-turut berhasil memperoleh opini WTP dari BPK RI,” kata Tatong dengan bangga.

WTP-1-1

Opini WTP ketiga kalinya ini, lanjut Tatong, tidak akan membuatnya cepat puas,  terlena apalagi lupa diri. Menurutnya, masih banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan, terutama harapan-harapan rakyat yang harus direalisasikan.

“Penghargaan dan capaian kinerja ini harus dijadikan dasar untuk bekerja keras lagi, lebih professional, terutama mensinergikan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya, sehingga berdampak besar tehadap rakyat Kotamobagu,” tukasnya.

Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Endang Tuti Kardiani mengatakan laporan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu telah sesuai dengan Standar Akutasi Pemerintah (SAP) berbasis akrual; telah diungkapkan secara memadai; tidak terdapat ketidak patuhan yang berpengaruh secara langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur–unsur sistem pengendalian internal. “Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotambagu Tahun 2015 adalah Wajar Tanpa pengecualian,” ungkap Endang.

WTP-2

Ia juga mengingatkan bahwa BPK masih menemukan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah di antaranya: Pengelolaan Piutang PBB-P2 belum memadai, Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah belum sepenuhnya memadai, serta Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan belum memadai.

Selain Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sitaro menerima opini yang sama. (Hms)

Bagikan Artikel Ini:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *